Painan, Suaramitra.com-Berdasarkan analisa Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan 20 tahun ke depan akan mengalami dampak buruk dari perubahan iklim berupa rawan pangan. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah setempat bersama stakeholder perlu membuat strategi dan kebijakan agar ancaman rawan pangan dapat diantisipasi.
Hal itu disampaikan Tanti Herida dari LP2M saat Workshop Multistakeholder Pokja Adaptasi Perubahan Iklim digelar di Aula Bapedalitbang Pessel Kamis (13/04/2023). “Sepeluh tahun lalu telah dilakukan kajian terhadap dampak perubahan iklim di Pesisir Selatan, maka ketika itu diperoleh kesimpulan semenjak kesimpulan kajian dikeluarkan, maka Pessel akan mengalami penurunan produksi pertanian dan tanaman pangan,” katanya.
Dari kajian itulah, LP2M Sumbar mendampingi Pesisir Selatan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. “Tentu pendampingan akan bermuara pada regulasi dan kebijakan di Pesisir Selatan,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu Ketua Bapedalitbang Pessel Hadi Susilo menyebutkan, ancaman terbesar saat ini bukanlah peperangan atau bencana alam, akan tetapi dampak buruk dari perubahan iklim, salah satunya adalah krisis pangan. “Orang tidak akan mampu menghadapi perut lapar. Oleh sebab itu, Pessel perlu membuat perencanaan yang lebih konkret untuk menghadapi perubahan iklim, misalnya tertuang jelas dalam RPJM Daerah,” katanya.
Identifikasi Isu Strategis
Untuk menghasilkan perencanaan menghadapi perubahan iklim, maka stakeholder di Pesisir Selatan dalam Workshop Multistakeholder Pokja Adaptasi Perubahan iklim mendiskusikan dan menyepakati peran masing-masing anggota Pokja dan mengidentifikasi sejumlah isu strategis di daerah tersebut.
Pantauan Suaramitra.com, dalam kegiatan itu, peserta workshop dibagi menjadi empat kelompok membedah kekuatan, peluang, ancaman, tantangan terkait Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan kebijakan daerah. Hasil identifikasi bersama ini akan direkap oleh LP2M dan menjadi pijakan bagi daerah untuk membuat perencanaan adaptasi perubahan iklim.
Peserta workshop terdiri dari Bapedalitbang, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Pangan, BPM, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Wali Nagari se Pesisir Selatan dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. (SM)
