Dua Tokoh di Balik Berdirinya RPSBM Kota Pekalongan, Satu-satunya di Indonesia yang Kini Jadi Model Nasional
11/16/20265 min read


Drs. Syafrizal Munir, M.M., inisiator sekaligus pendiri Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) Kota Pekalongan, menyapa dan menggenggam tangan salah satu kelayan lansia di kamar lansia RPSBM, Kuripan Kidul, Kota Pekalongan (Foto: HS / Dok Suara Mitra News)
PEKALONGAN, Suara Mitra News - Di balik berdirinya Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) Kota Pekalongan, ada dua nama yang tidak bisa dilupakan. Mereka adalah Drs. Syafrizal Munir, M.M. dan Bagyo Soeripto, B.A., inisiator sekaligus pendiri RPSBM yang karyanya hingga kini masih dirasakan manfaatnya, tidak hanya oleh warga Kota Pekalongan, tetapi juga masyarakat dari luar daerah, bahkan luar provinsi.
RPSBM berdiri pada tahun 2010. Berlokasi di Jl. Hos Cokroaminoto No. 360 A, Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di bawah naungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan.
Dari Pekalongan, lahir sebuah gagasan yang pada tahun 2012 tercatat sebagai satu-satunya Rumah Perlindungan Sosial yang Berbasis Masyarakat di Indonesia. Keberhasilan itu membuat banyak daerah lain datang ke Pekalongan untuk belajar dan meniru. Konsep RPSBM yang digagas Syafrizal Munir dan Bagyo Soeripto kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Pemerintah Pusat, agar semua daerah bisa mendirikan RPSBM seperti di Kota Pekalongan.
Meski sejak tahun 2020 keduanya sudah tidak lagi menangani langsung RPSBM, warisan gagasan dan sistem yang mereka bangun tidak pernah berhenti. Hingga kini, RPSBM tetap menjadi tempat perlindungan, pelayanan rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, hingga pembinaan keterampilan bagi para kelayan agar bisa kembali mandiri dan diterima masyarakat.
Drs. Syafrizal Munir, M.M., (kanan), berdialog dengan salah seorang kelayan perempuan (kiri) di teras RPSBM, Syafrizal tampak mendengarkan dengan seksama keluhan dan curhatan kelayan yang selama ini tinggal dan dilayani di RPSBM. (Foto: HS / Dok Suara Mitra News)


Berawal dari Keprihatinan
Ide awal berdirinya RPSBM, seperti dituturkan Syafrizal Munir, berangkat dari keprihatinan atas banyaknya pengemis, gelandangan, anak terlantar, dan orang-orang jompo yang tidak punya sanak saudara.
“Ide awal berdirinya Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) waktu itu disebabkan karena keprihatinan kita atas banyaknya pengemis, gelandangan, anak terlantar dan orang-orang jompo yang tidak punya sanak saudara yang harus kita bantu dan kita carikan jalan keluar agar mereka bisa ditangani secara manusiawi dan humanis, serta para warga yang mengalami gangguan kejiwaan bisa kita bantu penyembuhannya karena keluarganya kurang mampu,” ujar Syafrizal Munir.
Keprihatinan itu semakin terasa setiap kali ada razia yang dilakukan POLRI maupun Satpol PP.
“Sehingga setiap kali ada razia baik yang dilakukan oleh POLRI maupun Satpol PP kita betul-betul sedih dan pusing bagaimana cara menampung dan menyelesaikan masalah sosialnya, padahal setiap kali razia tidak sedikit yang berhasil diamankan,” tambahnya.
Sebagai aparatur PNS yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab mengelola masalah sosial, Syafrizal kemudian berdiskusi dengan teman-temannya dan menghadap Walikota saat itu, Alm. Dr. Basyir Ahmad.
“Maka saat itu saya sebagai aparat PNS / petugas yang diberikan kepercayaan untuk mengelola masalah sosial berdiskusi dengan teman-teman dan menghadap Walikota saat itu (Alm. Dr. Basyir Ahmad) dan Alhamdulillah beliau setuju dan mensuport kami untuk membentuk sebuah Rumah Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat, maka berdirilah Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat ini,” kenangnya.


Bagyo Soeripto, B.A., inisiator sekaligus pendiri Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) Kota Pekalongan, berpose di depan gedung RPSBM, Jl. Hos Cokroaminoto No. 360 A, Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. (Foto: HS / Dok Suara Mitra News)
Landasan Konstitusi: Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945
Menurut Bagyo Soeripto, berdirinya RPSBM adalah implementasi nyata dari konstitusi.
“RPSBM ini berdiri sebagai implementasi dari Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945, yaitu Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara,” tegas Bagyo Soeripto.
“Disamping itu, Negara memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat atas kondisi sosial yang terjadi,” lanjutnya.
Pasal 34 UUD 1945 sudah jelas mengatur perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi fakir miskin, gelandangan, pengemis serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pemerintah Pusat dan daerah wajib hadir memberikan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan dan perlindungan guna menjamin martabat kemanusiaan mereka.
Namun, Kota Pekalongan mempunyai satu-satunya model pengelolaan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat, berbasis masyarakat pengelolaannya, sementara Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi saja.
Makanya saat itu RPSBM menjadi satu-satunya model Pengelolaan Perlindungan Sosial yang berbasis Masyarakat. Pengelola / pengurusnya pun dinamakan Relawan Sosial.
Fasilitas yang Tersedia
Untuk menunjang pelayanan, RPSBM dilengkapi fasilitas sebagai berikut:
1. Ruang Kantor Pengurus / Relawan.
2. Ruang Pos Keamanan Jaga
3. 9 Kamar Sel / Isolasi
4. 10 Kamar Lansia (per kamar berisi 2 orang)
5. 2 Kamar Laki-laki (per kamar bisa menampung 4 orang)
6. 2 Kamar Perempuan (per kamar bisa menampung 4 orang)
7. Ruang Medis/periksa.
8. Musholla
9. Ruang Pembinaan / Pertemuan
10. Ruang Pengajian


Suasana di dalam salah satu blok RPSBM Kota Pekalongan, Kuripan Kidul. Terlihat sejumlah kelayan sedang beristirahat di selasar, sementara seorang petugas / relawan mendampingi. (Foto: HS / Dok Suara Mitra News)
Kondisi Sekarang / 15 November.
Ketua RPSBM saat ini dijabat M. Rif'an, A.Md.,
Sekretaris Zamroni, S.H.,
dengan jumlah karyawan / relawan sebanyak 25 orang.
Menurut Nur Asanah, salah satu karyawan / relawan / pengurus RPSBM, kondisi sekarang jumlah kelayan RPSBM sebanyak 68 orang dengan perincian:
a. Psikotik : 37 orang
b. Lansia Terlantar : 10 orang
c. Gelandangan / Pengemis : 3 orang
d. Gelandangan Psikotik : 18 orang
e. Anak Jalanan : -
f. Anak Terlantar : -
g. Melanggar Perda / WTS / Mabuk : -
Jumlah : 68 orang“
“Dari jumlah kelayan sebanyak 68 orang tersebut teridentifikasi berasal dari dalam Kota 38 orang, Luar Kota 19 orang dan belum teridentifikasi 11 orang,” jelas Nur Asanah.
“RPSBM menerima titipan Lansia baik dari anggota keluarganya maupun Lansia yang tidak mempunyai sanak saudara. Bagi titipan dari anggota keluarga diberikan batas waktu maksimal 30 hari selebihnya harus dijemput pulang oleh keluarganya, sementara untuk Lansia yang sebatang kara tidak mempunyai sanak keluarganya biasanya selamanya hidup di sini di RPSBM seperti contoh dua orang yaitu Mbah Eva Nadhifah dan Mbah Sopiyah,” lanjut Nur Asanah.
“Semua kelayan yang mondok disini diperlakukan dengan baik dan dilayani dengan humanis, mendapatkan makan 3 kali sehari gratis. Dan mendapatkan pengecekan kesehatan seminggu sekali hari Sabtu dan ditangani oleh Dr. A. Alaydrus dari Semarang,” pungkasnya.
Kegiatan Kelayana.
a. Pengajian : Senin, Selasa, Rabu (pengisi pengajian dari Kantor Depag Pekalongan)
b. Olah Raga / Senam : Setiap hari Jumat
c. Pemeriksaan Kesehatan : Setiap hari Sabtu
Untuk kegiatan pengajian dan senam hanya diikuti oleh kelayan yang kondisi psikisnya stabil / tidak terganggu kejiwaan.
Warisan yang Tetap Hidup
Kisah Syafrizal Munir dan Bagyo Soeripto menjadi bukti bahwa gagasan besar dari daerah bisa mengubah Indonesia. Dari dua orang yang peduli di Pekalongan, lahir sebuah model perlindungan sosial yang kini ditiru dan dirasakan manfaatnya di banyak daerah di Indonesia.
RPSBM bukan sekadar tempat penampungan. RPSBM adalah rumah kedua, tempat manusia diperlakukan secara manusiawi dan humanis, sesuai amanat konstitusi.
Penulis: Tim Redaksi Suara Mitra News
Editor: Prasetyo
Foto / Dokumentasi: HS / Dok Suara Mitra News
