Gabungan Aksi Mahasiswa Pekalongan Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Soroti Kebijakan Nasional hingga Persoalan Daerah

KAJEN : Suara Mitra News – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Aksi Mahasiswa Pekalongan menggelar aksi damai dan audiensi terbuka di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/6/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

Sebanyak 180 kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pekalongan turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Massa memulai kegiatan dengan longmarch dari kawasan Makam Pahlawan menuju Alun-Alun Kajen sambil membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah program nasional yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh dan mendesak adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut apabila dalam satu bulan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah agar lebih transparan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok turut menjadi perhatian, mengingat kondisi tersebut dinilai masih membebani masyarakat.

Berbagai isu lainnya turut disuarakan, mulai dari penghapusan dwifungsi Polri dan TNI, evaluasi pola komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan penguatan anggaran sektor pendidikan.

Pada tingkat daerah, mahasiswa menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi jangka panjang, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis lokal.

Persoalan lingkungan lainnya juga menjadi perhatian, di antaranya penataan kawasan industri yang lebih ramah lingkungan serta penindakan terhadap aktivitas galian C ilegal yang dinilai berpotensi merusak ekosistem.

Di sektor infrastruktur, mahasiswa meminta pemerintah mempercepat perbaikan jalan rusak yang selama ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Selain itu, mereka mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efisien dan transparan melalui sistem digital, serta penguatan regulasi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan menggelar aksi damai di Alun-Alun Kajen (foto St_dok.suaramitranews).

Beberapa perwakilan mahasiswa menjelaskan tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah kepada Plt. Bupati Pekalongan. (foto St_dok.suaramitranews).

Salah seorang koordinator lapangan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan daerah.

"Kami ingin pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah," ujarnya di hadapan massa aksi.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan yang hadir di lokasi menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia memastikan seluruh masukan akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, sementara persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi terkait.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan juga menyatakan kesiapan untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa guna menampung berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Selama aksi berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan unsur terkait.

Melalui aksi tersebut, Gabungan Aksi Mahasiswa Pekalongan berharap berbagai aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas penyampaian tuntutan, melainkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

(St/hs.red/18.6/Suaramitranews)