Kolom Refleksi

Tujuh OTT KPK di Awal 2026: Potret Darurat Korupsi yang Mengundang Kewaspadaan Publik

Oleh: Dudung Sarifuddin

Sepanjang Januari hingga awal Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak tujuh kali. Angka ini tentu bukan sekedar statistik, tapi merupakan cermin retak yang memantulkan realitas pahit tentang korupsi di negeri ini yang tidak pernah tidur, bahkan di tengah Ramadan. Dari Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, hingga pejabat eselon I di Kementerian Keuangan dan Ketua Pengadilan Negeri Depok—semua tersapu bersih dalam operasi senyap KPK.

Yang menarik, ragam modus dan latar belakang para pelaku justru bisa membuka mata publik tentang betapa sistemiknya persoalan ini.

Kilas Balik Tujuh OTT

- Awal Januari: KPP Madya Jakarta Utara

Delapan orang diamankan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak. Modusnya klasik tetapi licin dengan memanipulasi kewajiban wajib pajak demi fee. Ini mengingatkan kita bahwa pintu masuk korupsi tidak selalu proyek fisik, tapi juga berupa layanan administratif yang bersentuhan langsung dengan uang negara.

- 19 Januari: Dua Kepala Daerah Sekaligus

Hari yang sama menyaksikan dua OTT besar, dimana Wali Kota Madiun Maidi terjerat dugaan pemerasan proyek dan dana CSR, sementara Bupati Pati Sudewo ditangkap terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Dua daerah, dua modus dengan satu akar masalah tentang penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri.

- 4 Februari: KPP Madya Banjarmasin dan Dirjen Bea Cukai

Lagi-lagi pajak. KPP Madya Banjarmasin terjaring OTT terkait dugaan korupsi restitusi pajak. Di hari sama, Mantan Dirjen Bea Cukai ditangkap atas dugaan korupsi impor barang tiruan. Dua kejadian ini bisa menegaskan bahwa lembaga pemungut negara sering kali menjadi ladang basah yang tak pernah kering.

- 5 Februari: Ketua PN Depok

Seorang hakim dan pihak swasta ditangkap terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan. Ini menjadi pukulan telak bagi dunia peradilan, ketika penegak hukum justru menjadi bagian dari mafia hukum.

- 3 Maret: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Yang terbaru, Bupati Pekalongan periode kedua ini ditangkap di sebuah hotel Semarang bersama beberapa orang lainnya. KPK juga menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pekalongan, termasuk ruang Dinas PU Taru yang mengindikasikan keterkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Pola dan Kerentanan yang Berulang

Jika dicermati, ketujuh kasus ini memiliki benang merah yang mengkhawatirkan:

Pertama, korupsi merambah ke semua lini, baik eksekutif, yudikatif, hingga legislatif. Dari bupati, wali kota, hakim, hingga pejabat eselon I—semua bisa tumbang dalam sekejap"
Kedua, infrastruktur dan pajak menjadi dua sektor yang paling rawan. Proyek jalan, jembatan, dan gedung selalu menyisakan ruang mark-up dan suap. Sementara pajak, dengan kompleksitas aturannya, menjadi lahan subur bagi permainan oknum.

Ketiga, jaringan yang terstruktur. Kasus Bupati Pekalongan misalnya, mengindikasikan adanya pola sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Adanya indikasi "tarif tidak resmi" untuk mutasi jabatan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari KPK, mengingat proses penyidikan masih berlangsung.

Keempat, banyak pelaku adalah petahana yang baru dilantik untuk periode kedua. Fadia Arafiq baru beberapa bulan menjabat periode 2025-2030. Maidi dan Sudewo juga baru memulai periode keduanya. Ironisnya, kekuasaan yang baru diraih justru malah disalahgunakan sejak dini.

Hak Bela Diri dan Proses Hukum yang Berjalan

Penting untuk dicatat bahwa seluruh pihak yang diamankan dalam tujuh OTT tersebut masih berstatus tersangka dan proses hukum masih berjalan. Mereka berhak membela diri di pengadilan dan berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diturunkan, kuasa hukum dari sejumlah tersangka belum memberikan tanggapan resmi. KPK sendiri terus mengembangkan penyidikan dan membuka ruang bagi para pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

Yang Bisa Dilakukan Masyarakat

Di tengah gencarnya OTT KPK, semestinya publik tidak boleh hanya menjadi penonton. Ada peran strategis yang bisa dimainkan:

Pertama, jadikan setiap OTT sebagai bahan diskusi kritis di lingkungan masing-masing. Jangan puas pada berita headline, tapi gali lebih dalam tentang apa modusnya, siapa yang terlibat, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana mencegahnya.

Kedua, gunakan hak akses informasi publik. Data LHKPN, anggaran daerah, dan laporan kinerja pemerintah bisa diakses oleh siapa saja. Masyarakat bisa membandingkan profil kekayaan pejabat dengan gaya hidup yang nampak.

Ketiga, laporkan jika menemukan kejanggalan. KPK, kepolisian, dan kejaksaan memiliki kanal pengaduan. Jangan ragu untuk menjadi whistleblower jika memiliki bukti awal.

Keempat, dukung penegak hukum yang bekerja sungguh-sungguh. Apresiasi publik akan menjadi energi moral bagi KPK dan aparat penegak hukum lain untuk terus bergerak tanpa kompromi.

Kelima, pilih pemimpin dengan rekam jejak yang bersih. Pilkada dan Pemilu adalah momentum yang krusial. Jangan tergoda politik uang atau janji manis sesaat. Telusuri profil, LHKPN, dan track record setiap calon.

Antara Harapan dan Kewaspadaan

Tujuh OTT dalam dua bulan terakhir adalah fakta yang memilukan sekaligus bisa memberikan harapan. Memilukan karena korupsi masih menjalar di mana-mana. Memberikan harapan karena KPK masih bekerja, masih berani, dan nampak masih bisa dipercaya.

Namun kita tidak bisa bergantung pada KPK saja. Korupsi adalah musuh bersama yang akan tumbuh subur di ruang yang sepi kontrol, di lingkungan yang permisif dan di masyarakat yang apatis.

Maka, setiap OTT harus dibaca sebagai alarm, bukan sekedar berita sensasi, melainkan undangan untuk lebih peduli, lebih kritis, dan lebih berani lagi untuk bisa bersuara.

Jika masyarakat terbiasa bertanya, "Berapa anggaran proyek ini?", "Siapa pemenang tendernya?", "Apa latar belakang pejabat yang baru dilantik?"—maka ruang gelap korupsi bisa jadi akan semakin sempit.

Pada akhirnya, memberantas korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi merulakan tugas kita semua. Karena biaya korupsi tidak ditanggung pejabat yang ditangkap, melainkan rakyat yang menerima layanan buruk, infrastruktur jebol, dan masa depan yang suram.

Jadikan tujuh OTT ini bukan hanya sebagai angka, tapi cambuk untuk terus waspada. Karena negeri ini hanya bisa berubah jika kita rakyatnya, benar-benar peduli.

Cerdas memilih, kritis mengawasi, berani melapor—itulah kewarganegaraan aktif di tengah darurat korupsi

Puasa, Syahwat Kekuasaan, dan Krisis Keteladanan di Panggung Politik

Oleh: Dudung Sarifuddin

Di bulan Ramadan yang suci ini, umat Islam tengah menjalani latihan spiritual yang paling intens untuk bisa menahan diri dari segala bentuk syahwat. Bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi juga syahwat pengakuan, kekuasaan, ekonomi, dan hawa nafsu lainnya. Namun, jika kita mengalihkan pandangan ke panggung politik nasional, bisa jadi memunculkan pertanyaan reflektif tentang sejauh mana para pemimpin kita mampu menahan "syahwat" mereka? Ataukah kita masih menyaksikan ironi "ngacengan" di tengah bulan yang penuh berkah ini? Atau malah terus dibuai oleh narasi-narasi semu dari para pendukungnya?

Antara Diplomasi Simbolik dan Strategis

Dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi konflik Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat telah memanas. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memediasi konflik dan bahkan berencana mengunjungi Teheran sebagai upaya membuka jalur dialog.

Langkah ini tentu sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi identitas Indonesia. Namun, sebagaimana diingatkan oleh pengamat hubungan internasional, ada perbedaan mendasar antara diplomasi strategis dan diplomasi simbolik. Diplomasi strategis mensyaratkan adanya leverage nyata—pengaruh ekonomi, akses keamanan, atau posisi tawar politik—serta akses kredibel ke semua pihak yang bertikai.

Pertanyaan yang muncul kemudian: sejauh mana langkah mediasi ini didukung oleh kapasitas institusional dan posisi tawar yang memadai? Ataukah ini lebih merupakan diplomasi simbolik yang risiko dan manfaatnya perlu dikalkulasi secara cermat? Dalam perspektif puasa yang mengajarkan keikhlasan, publik tentu berhak mengkritisi efektivitas kebijakan luar negeri yang menyangkut hajat hidup bangsa.

Ironi Wacana Pilkada: Ketika Elite Lupa Amanah

Sementara itu, wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD kembali mengemuka meski akhirnya dipastikan tidak akan dibahas pada masa sidang 2026. Yang menarik dari episode ini bukanlah hasil akhirnya, melainkan jejak siapa saja yang sempat berada di pusaran perdebatan.

Partai Demokrat, misalnya, tercatat sebagai aktor yang paling terdampak secara reputasi. Partai yang dulu identik dengan perjuangan Pilkada langsung melalui PERPPU di era SBY ini, kini tampak ragu membela nilai yang selama ini menjadi identitasnya. Dalam politik simbol, konsistensi akan menjadi mata uang yang mahal. Sekali goyah, nilainya akan cepat turun.

Di sinilah "syahwat kekuasaan" dan "syahwat ekonomi" bermain. Alasan efisiensi anggaran Rp37 triliun pun terus didengungkan para pendukung wacana ini. Namun akademisi mengingatkan, angka itu menjadi tak berarti jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas yang mencapai miliaran di setiap daerah setiap tahunnya. Jika efisiensi benar-benar menjadi prioritas, mengapa tidak memulai dari pos-pos anggaran yang jelas tidak menyentuh hajat hidup orang banyak?

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengingatkan bahwa selama monopoli dan diskresi tinggi sementara akuntabilitas rendah, korupsi akan terus berulang apapun sistem pilkadanya. Ia menegaskan, Pilkada langsung memang tidak kebal korupsi, tapi bisa menyediakan ruang koreksi publik yang jauh lebih kuat.

Bahaya Konsentrasi Kekuasaan

Kekhawatiran terbesar dari wacana Pilkada tak langsung adalah konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite. KPK mengibaratkan mekanisme ini sebagai piramida terbalik, di mana segelintir elite di ruang komisi, fraksi, dan sidang DPRD menentukan nasib jutaan rakyat.

Kondisi ini bisa menciptakan risiko state capture corruption—kebijakan publik yang dikendalikan oleh kelompok tertentu sehingga melumpuhkan fungsi pengawasan. Kepala daerah akan merasa berhutang budi pada DPRD, bukannya pada rakyat. Ini bisa jadi bentuk nyata dari "syahwat kekuasaan" yang tak terkendali.

Akademisi dari Universitas Negeri Malang bahkan menyebut wacana ini sebagai upaya merampas satu-satunya hak suara yang tersisa bagi rakyat. Di tengah pengikisan hak atas tanah lewat UU Cipta Kerja, hak berserikat yang diancam kriminalisasi, dan hak lingkungan yang diabaikan, hanya hak suara yang tersisa sebagai instrumen terakhir kedaulatan rakyat.

Krisis Keteladanan dan Harapan Ramadan

Anggota DPR Komisi II Azis Subekti menangkap pesan penting dari taklimat Presiden dalam Rakornas 2026. Menurutnya, tantangan terbesar pemerintahan hari ini bukan kekurangan gagasan, melainkan krisis keteladanan. Bukan ketiadaan aturan, tetapi lemahnya konsistensi dalam menjalankan aturan.

Seruan tentang kejujuran dan keadilan yang disampaikan Presiden menjadi penting karena menyentuh inti persoalan, bukan gejalanya. Di banyak tempat, kepercayaan publik terhadap negara mengalami erosi. Bukan karena negara berhenti membangun, tetapi karena pembangunan kerap terasa jauh dari rasa keadilan.

Di sinilah relevansi bulan puasa. Ramadan adalah sekolah pengendalian diri. Orang yang mampu menahan syahwatnya—baik pengakuan, kekuasaan, ekonomi, maupun birahi—adalah mereka yang layak menjadi teladan. Sebaliknya, selama seseorang masih "ngacengan" ditarik oleh syahwat dari berbagai arah, bisa jadi ia adalah pribadi labil yang belum pantas dijadikan sandaran.

Kembali ke Fitrah Kepemimpinan

Puasa mengajarkan bahwa tujuan akhir dari menahan syahwat adalah melahirkan pribadi yang bertakwa. Dalam konteks kepemimpinan, ketakwaan itu bisa dan mesti diterjemahkan menjadi konsistensi antara kata dan perbuatan, serta keberpihakan yang tulus pada rakyat.

Mari jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk tidak hanya "menahan lapar", tapi benar-benar menahan diri dari segala syahwat yang membuat kita "ngacengan". Bagi para pemimpin, ini saatnya membuktikan bahwa mereka layak menjadi teladan—bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam tindakan nyata. Sebab di era transparansi ini, publik memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan para pemimpinnya. Yang tersisa hanyalah konsistensi antara kata dan perbuatan. Peace

Gejolak Iran-AS-Israel: Antara Ancaman Ekonomi dan Peluang bagi Warga Indonesia

Oleh: Dudung Sarifuddin

Ketika rudal menghantam Teheran dan pesawat tempur melintasi langit Timur Tengah, dampaknya tidak berhenti di sana. Gelombang kejut konflik ini bisa merambat hingga ke pasar tradisional di pelosok Indonesia, mempengaruhi harga minyak goreng, stok BBM, hingga nilai tukar rupiah. Yang semula terlihat seperti konflik jauh di kawasan lain, kemungkinan besar tiba-tiba menjadi urusan sehari-hari warga Indonesia.

Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran yang telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan AS di kawasan Teluk. Dunia menahan napas, sementara Indonesia merasakan getarannya.

Tiga Ancaman Fundamental bagi Warga Indonesia

Ada sedikitnya tiga hal yang paling mendasar menyangkut hajat hidup warga Indonesia secara keseluruhan, yaitu stabilitas energi, stabilitas pangan, dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Stabilitas Energi menjadi lapis pertama dan paling kritis. Indonesia adalah negara pengimpor minyak. Menteri ESDM mengingatkan bahwa stok minyak nasional kita hanya cukup untuk tiga minggu. Jika konflik berkepanjangan dan pasokan terganggu, ancaman terbesar bukan hanya kenaikan harga, tapi potensi kelangkaan fisik BBM. Para ahli memperkirakan jika harga solar naik 30%, biaya logistik bisa meningkat hingga 12%. Kenaikan biaya angkut ini tentu akan membebani harga semua barang.

Stabilitas Pangan langsung terusik. Gangguan logistik global sangat berdampak pada harga bahan pokok. Indonesia mengimpor berbagai komoditas pangan dari kawasan terdampak. Kurma yang biasa dikonsumsi saat Ramadan dipastikan terpengaruh harganya. Lebih dari itu, jika biaya logistik membengkak, distribusi pangan dari daerah produksi ke konsumsi di dalam negeri juga ikut mahal. Ini bisa memicu inflasi pangan yang secara langsung bisa terasa oleh ibu-ibu rumah tangga.

Stabilitas Rupiah menjadi lapisan ketiga. Ketika harga minyak dunia melonjak, kebutuhan dolar AS untuk membayar impor minyak dipastikan akan membengkak. Permintaan dolar yang tinggi bisa menekan nilai tukar rupiah. Jika rupiah melemah, daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang mengandung komponen impor pun menjadi tergerus.

Peluang di Tengah Krisis

Namun, di tengah krisis selalu ada celah bagi mereka yang jeli. Gejolak ini akan membuka beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan warga Indonesia.

Pertama, substitusi impor. Ketika harga barang impor melonjak, produk lokal menjadi primadona. Ini momentum bagi UMKM dan produsen lokal untuk menguasai pasar. Jika harga gandum impor naik, usaha berbasis tepung lokal seperti singkong, sagu, dan umbi-umbian bisa naik daun.

Kedua, peluang ekspor komoditas. Negara-negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah akan mencari alternatif. Batu bara Indonesia dan gas alam cair (LNG) bisa menjadi incaran. Negara-negara Teluk juga akan mencari sumber pangan baru yang stabil, membuka peluang bagi minyak sawit, kopi, rempah, dan hasil perikanan Indonesia.

Ketiga, penguatan ketahanan pangan lokal. Krisis menjadi pengingat bahwa ketergantungan pangan oada negara lain berbahaya. Petani, nelayan, dan pelaku agribisnis akan mendapat perhatian lebih. Generasi muda yang tertarik pada pertanian modern punya momentum untuk ini.

Yang Harus Dipersiapkan Warga Indonesia

Menghadapi ketidakpastian, kesiapan individu menjadi benteng terakhir. Beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan:

1. Kelola stok pangan pokok secara baik. Penuhi stok bahan non-segar tahan lama untuk 2-4 minggu, tanpa panic buying.

2. Efisiensi energi di rumah. Mulai biasakan hidup hemat listrik dan BBM.

3. Siapkan dana darurat dalam bentuk likuid. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran.

4. Kurangi konsumsi barang impor, alihkan ke produk lokal.

5. Hindari utang konsumtif di masa yang sedang tidak pasti.

6. Pantau informasi dari sumber resmi seperti Kemenlu, Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM.

Proyeksi ke Depan: Skenario Yang Nampak

Para ahli memproyeksikan tiga kemungkinan ke depan. Skenario perang terbatas adalah yang paling mungkin, dengan guncangan ekonomi yang terukur dan harga minyak bisa naik 20-30%. Skenario eskalasi regional adalah yang paling ditakuti, terutama jika Iran menutup Selat Hormuz yang dilalui 20-30% perdagangan minyak dunia. Skenario perubahan rezim memiliki kemungkinan kecil karena struktur kekuasaan Iran yang kompleks.

Krisis yang Jauh, Dampak bisa Dekat

Gejolak Iran-AS-Israel mengajarkan kita bahwa di era global, tidak ada konflik yang benar-benar jauh. Setiap ketegangan di kawasan mana pun bisa merambat cepat mempengaruhi harga minyak goreng di warung tetangga, ongkos angkutan umum, hingga daya beli gaji bulanan.

Yang bisa dilakukan warga adalah tetap tenang, waspada, dan siap beradaptasi. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas makro, tetapi ketahanan bisa dimulai dari rumah masing-masing. Di tengah badai, mereka yang punya peta dan kompas akan selamat. Peta itu adalah pemahaman tentang situasi, kompasnya adalah kesiapan dan kecermatan dalam bertindak.

Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya tentang rudal dan negosiasi diplomatik, tapi tentang bagaimana warga biasa bisa menjaga dapur tetap mengebul dan masa depan tetap cerah di tengah badai yang sedang berkecamuk. mungkin Itulah kepentingan paling fundamental yang harus diamankan. Peace

MBG: Antara Meja Makan Anak dan Piring Raksasa Korporasi

Oleh: Dudung Sarifuddin

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat yang mulia untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045 melalui perbaikan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Dengan anggaran Rp 268 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu prioritas terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun di balik angka fantastis dan target 82,9 juta penerima manfaat, ada pertanyan yang mengganggu tentang siapa sebenarnya yang paling "kenyang" dari program ini?

Progress dan Prestasi

Hingga Maret 2026, MBG dikabarkan telah menjangkau 60,2 juta penerima melalui 24.122 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah mengklaim program ini telah menggerakkan ekonomi lokal dengan dana Rp 62 triliun yang beredar di masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani dari 102 menjadi 125. Lebih dari 61 ribu UMKM dan koperasi terlibat, serta 600 ribu hingga 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta, terutama bagi ibu rumah tangga di dapur-dapur MBG.

Presiden Prabowo menyebut program ini sebagai "investasi jangka panjang" yang tidak hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga membangun kemandirian pangan desa. Di atas kertas, MBG adalah program sempurna agar anak menjadi sehat, petani mendapat untung dan desa bisa bergerak.

Kritik dan Sorotan

Namun realitasnya sepanjang 2025, Badan Gizi Nasional mencatat 70 kasus keamanan pangan dengan 5.914 korban keracunan. Di Tulang Bawang, Lampung, 38 orang keracunan telur asin busuk. Di berbagai daerah, ditemukan roti yang berjamur, buah berbelatung, lauk basi, hingga telur mentah yang seharusnya menjadi makanan bergizi bagi anak-anak. BGN bahkan terpaksa menghentikan sementara operasional 47 SPPG karena temuan berulang makanan yang dinilai tak layak konsumsi.

Dari sisi anggaran, kritik tajam datang dari kalangan pendidik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menggugat UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi karena disinyalir menggunakan dana pendidikan untuk MBG, yang dinilai mengurangi porsi perbaikan kualitas guru dan sarana sekolah. Data menunjukkan gaji guru PPPK paruh waktu di beberapa daerah hanya berkisar antara Rp 55.000 hingga Rp 650.000 per bulan—ironi yang tampak di tengah gemerlap program bernilai ratusan trilyun rupiah.

Mengapa Tidak Dikelola Sekolah?

Publik tentu boleh bertanya, mengapa program sebesar ini tidak dikelola oleh entitas yang lebih dekat dengan sasaran, seperti kantin sekolah atau koperasi desa? Dengan argumen yang sederhana bahwa sekolah tentu lebih paham karakter dan selera murid, rantai pasok yang lebih pendek, risiko keracunan yang lebih kecil, dan ekonomi lokal yang bisa lebih bergerak.

Guru Besar UGM Agus Sartono bahkan mengungkap fakta mencengangkan bahwa dari dana Rp 15.000 per porsi, hanya sekitar Rp 7.000 yang sampai ke perut siswa. Sisanya bisa jadi "menguap" di rantai distribusi yang panjang. Jika dikelola sekolah atau koperasi desa, potensi kebocoran mungkin bisa ditekan dan manfaatnya akan langsung dirasakan komunitas.

Gagasan Keterlibatan Koperasi Merah Putih

Menjawab kritik tersebut, pemerintah yang telah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target 70.000 unit hingga 2026 sebetulnya bisa dirancang menjadi pusat ekonomi desa yang terintegrasi dengan MBG, baik sebagai pemasok bahan baku (agregator) maupun pengelola dapur. Di Kabupaten Buru, Maluku, groundbreaking Koperasi Merah Putih untuk dapur MBG telah dimulai. Di Sumedang, PT Kampung Makmur dirancang menjadi agregator yang menghubungkan petani dengan SPPG.

Model ini diyakini lebih adil karena skala desa lebih kecil, pengelola adalah orang lokal yang paham potensi daerah, dan hasilnya langsung bisa dinikmati warga. Bahkan, pengurus Koperasi Merah Putih diyakini lebih tahu dan mampu memilihkan kantin mana yang cocok dan mampu untuk melayani kebutuhan makan bergizi garatis di sekolah, posyandu maupun posbindu.

Siapa yang Paling Diuntungkan?

Riset CGS International Sekuritas dan Samuel Sekuritas memproyeksikan laba bersih emiten besar seperti JPFA dan CPIN akan naik 30-42% pada 2025 berkat program MBG . CPIN sendiri menguasai 32-38% pangsa pasar pakan dan DOC (anak ayam). Kebutuhan massal protein hewani—ayam dan telur—otomatis mengalir ke pemain utama industri hulu yang sudah mapan.

Sementara petani lokal dan UMKM, meski diuntungkan dengan kepastian pasar, masih harus bergelut dengan akses terbatas ke SPPG, fluktuasi harga, dan birokrasi pembayaran. Mereka "ikut mencicipi", tapi porsinya kecil dan harus dibagi banyak orang.

Mungkin ironi terbesarnya adalah program yang dirancang untuk meratakan ekonomi, secara struktural justru memperkuat konsentrasi ekonomi di tangan segelintir korporasi. Uang negara Rp 268 triliun mengalir deras, tetapi sebagian besar tersedot ke hulu—ke pundi-pundi konglomerat—sebelum sampai ke meja makan anak-anak desa.

Ini Bukan yang Diinginkan

Apakah ini yang diinginkan? Nampaknya tidak.

Yang diinginkan adalah anak-anak bisa kenyang bergizi, petani lokal bisa naik kelas, koperasi desa bisa menjadi soko guru ekonomi, dan kemandirian pangan bisa terwujud. Yang diinginkan adalah program yang benar-benar berpihak pada yang lemah, bukan sekedar memindahkan uang negara dari satu kantong konglomerat ke kantong konglomerat yang lain.

MBG adalah ujian terbesar bagi keberpihakan negara. Apakah program ini akan menjadi alat meratakan ekonomi atau justru memperparah ketimpangan struktural? Jawabannya bergantung pada sejauh mana publik mengawasi, media menyorot, dan pemerintah mau mendengar.

Tanpa pengawasan ketat, transparansi rantai pasok, dan prioritas nyata pada koperasi desa, program mulia ini mungkin hanya akan menjadi "pesta" baru bagi pemain besar—sementara anak-anak yang seharusnya menjadi bintang utama, hanya mendapat remah-remah di meja makan mereka.

Pada akhirnya, pertanyaan ini harus terus digaungkan, tentang Siapa yang paling kenyang dari program makan bergizi gratis? Dan yang lebih penting: akankah kita membiarkannya terus terjadi?

Peace