Pekalongan Berpeluang Jadi Trendsetter Pantura, Plt Bupati Sukirman Paparkan Pengelolaan Mangrove di UI

Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. (tengah, seragam dinas) menerima cinderamata dari Deputi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. (kiri, kemeja putih) dalam acara Simposium Mangrove Nasional di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (10/08/2026). (Foto: Prokompim Kabupaten Pekalongan / Dok. SUARA MITRA News).

KAJEN, Suara Mitra News – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menjadi narasumber dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat sekaligus peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (10/08/2026).

Dalam forum nasional tersebut, Sukirman memaparkan materi bertajuk “Praktik Baik (Best Practice) Pengelolaan Mangrove Daerah yang Memadukan Pelestarian dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”.

Paparan Sukirman bersanding dengan sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk Guru Besar FEB UI Prof. H. Emil Salim, S.E., M.A., Ph.D., Chief Technology Officer Danantara Development Management Fund Sigit Puji Santosa, Perwakilan FAO Rajendra Aryal, serta Natural Resources Management Specialist World Bank Hasna Wihdatun Nikmah.

Presentasi detail mengenai pengelolaan mangrove di Kabupaten Pekalongan ini langsung menuai apresiasi tinggi. Deputi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., menilai Pemkab Pekalongan menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan nilai ekonomi karbon ekosistem mangrove.

Abdul Haris menegaskan bahwa Kabupaten Pekalongan berpeluang besar menjadi proyek percontohan (pilot project) sekaligus trendsetter bagi daerah lain di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Pekalongan yang tadi sudah menjadi leader untuk deklarasi komitmen bagaimana mengoptimalkan nilai ekonomi karbon dari mangrove,” ujar Abdul Haris.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., saat menyampaikan paparan mengenai praktik baik (best practice) pengelolaan mangrove Kabupaten Pekalongan dalam Simposium Mangrove Nasional di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (10/08/2026). (Foto: Prokompim Kabupaten Pekalongan / Dok. SUARA MITRA News).

Pemerintah pusat berkomitmen mendorong dan mendampingi Pemkab Pekalongan agar program ini dapat segera terealisasi. Target awal pelaksanaan dijadwalkan mulai September 2026, menyesuaikan kesiapan di daerah.

“Ke depannya, kami juga akan menjadikan Kabupaten Pekalongan ini menjadi pilot project dan juga sebagai contoh trendsetter untuk semua pemerintah daerah di sepanjang Pantai Utara Jawa,” tambah Abdul Haris.

Ia berharap optimalisasi sumber daya pesisir yang belum tergarap maksimal ini dapat memberikan dampak ekonomi langsung, terutama bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sebagai langkah awal, Abdul Haris mengarahkan Pemkab Pekalongan untuk segera melakukan pemetaan (mapping) potensi kawasan mangrove. Pemetaan ini krusial untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat sekitar tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Suasana Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Deklarasi Komitmen Bersama yang dihadiri oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, bersama para pejabat kementerian, pakar lingkungan, dan peserta di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (10/08/2026). (Foto: Prokompim Kabupaten Pekalongan / Dok. SUARA MITRA News).

Merespons hal tersebut, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan bahwa seluruh rekomendasi dari simposium nasional ini akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, optimalisasi mangrove merupakan instrumen penting untuk mendongkrak kesejahteraan warga pesisir. Pemkab Pekalongan kini siap bergerak cepat memaksimalkan potensi ekosistem mangrove lewat dukungan penuh kementerian terkait

(Hery/hs.red.10.8/SuaraMitraNews)